Dinas Pertanian Provinsi Sulawesi Utara menjadi sorotan anggota legislatif dalam rapat dengar pendapat (RDP) bersama Komisi II DPRD Sulut dan sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lainnya yang digelar pada Senin (14/7), terkait isu kenaikan harga beras. Anggota DPRD dari Fraksi PDI Perjuangan, Jeane Laluyan, mengungkapkan bahwa sebelum menghadiri rapat tersebut, dirinya telah melakukan penelusuran data dan turun langsung ke lapangan. Berdasarkan temuan di wilayah Dumoga, hasil panen petani hanya berkisar antara 1,5 hingga 2 ton per hektar, bahkan ada yang hanya beberapa koli, jauh di bawah laporan resmi yang menyebutkan 4 hingga 6 ton per hektar. Ia menegaskan bahwa Dinas Pertanian seharusnya tidak hanya fokus pada persoalan irigasi dan alih fungsi lahan, tetapi juga perlu mendorong program tanam bersama sebagai langkah antisipasi terhadap serangan hama seperti tikus. Laluyan mengapresiasi respon cepat dari Pemerintah Provinsi, namun menyayangkan jika langkah baru diambil setelah masyarakat menyuarakan keluhan. Ia berharap Dinas Pertanian dapat menyampaikan data secara jujur terkait hasil panen, karena laporan surplus yang tidak sesuai kenyataan dapat menyebabkan Perum Bulog menahan penyaluran SPHP (Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan) dengan asumsi Sulut tidak memerlukan tambahan beras. Laluyan pun menekankan pentingnya peran Dinas Pertanian dalam mendukung Gubernur melalui penyampaian informasi yang akurat, agar kejadian serupa tidak terulang di masa mendatang.